Minggu, 22 Januari 2017
Kejaksaan Republik Indonesia
TUGAS :

Mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara, menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-ingan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

FUNGSI :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, mewakili dan membela kepentingan negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya.
  3. Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan sebagai tergugat pada pengadilan tata usaha negara.
  4. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  5. Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparatur penyidik serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara.
  6. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.
  7. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  8. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara dilingkungan Kejaksaan;
  9. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
 BERITA
20-01-2017
Dewan Kerukunan Nasional Diharapkan Jadi Solusi Penuntasan Kasus HAM Berat di Masa Lalu
19-01-2017
PJI Diharapkan Dorong Revitalisasi dan Reformasi Hukum
18-01-2017
Jaksa Agung Dukung Perlindungan Hukum Bagi Semua Warga Negara
berita lainnya
 SIARAN PERS
29-09-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Milik Negara Di Jalan Kalimalang Raya Kelurahan Lembangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Oleh PT. Adhi Karya Kepada Hiu Kok Ming
29-09-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013-2014
29-09-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaaan Rehabilitasi Total Dan Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung Di Lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013-2015
arsip siaran pers
 RUANG KONSULTASI
Rubrik ini dikelola oleh unit Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), yang mana akan membantu Anda dalam menghadapi masalah hukum.
selengkapnya

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id