Selasa, 12 Desember 2017
Kejaksaan Republik Indonesia

PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN

21-08-2015

Perkara Gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat Melawan PT. Kallista Alam Sebagai Tergugat

Kasus Posisi :

Bahwa Tergugat PT. Kallista Alam memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/ 25 Ramadhan 1432 H dengan luas wilayah kurang lebih 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Seluruh perkebunan milik Tergugat yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dimana KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi oleh undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Propinsi Aceh.

Bahwa Tergugat telah membuka lahan gambut miliknya dengan cara membakar, berdasarkan data hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS yang dikeluarkan oleh National Aeronatics and Space Agency (NASA) untuk periode Februari hingga Juni 2012.

Perbuatan Tergugat membuka lahan dengan cara membakar telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MENLH/09/2012 tanggal 18 September 2012 dari Menteri Negera Lingkungan Hidup Republik Indonesia kepada Jaksa Agung RI dan Surat Kuasa Khusus Substitusi No.: SK-101/G/Gph/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dari Jaksa Agung RI kepada Tim Jaksa Pengacara Negara pada JAM DATUN dalam gugatan perkara a quo telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 yang amar putusannya sebagai berikut :

I.   DALAM PROVISI

     .- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

II.  DALAM EKSEPSI

      .- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

       1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

  1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam).
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
  3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam wilayah izin berdasarkan surat izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011No. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh untuk budidaya perkebunan kelapa sawit.
  4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.946.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  7. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 tersebut telah diajukan upaya banding oleh Tergugat (PT. Kallista Alam) dan telah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

-   Menerima permohonan banding dari pembanding, semula Tergugat;

-  Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.MBO yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

I.    DALAM PROVISI

       -. Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

II.   DALAM EKSEPSI

       -. Menolak Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

III.   DALAM POKOK PERKARA

  • Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk sebahagian;
  • Menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
  • Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding/ dahulu Penggugat melalui  rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
  • Memerintahkan Pembanding/ dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam wilayah izin berdasarkan surat izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011No. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh untuk budidaya perkebunan kelapa sawit.
  • Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  • Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
  • Memerintahkan Lembaga/ Dinas Lingkungan Hidup/ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propindi Aceh.
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam).
  • Menghukum Pembading/dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  • Menolak gugatan Terbanding/ dahulu penggugat selebihnya.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 tersebut, diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat/Pembanding (PT. Kallista Alam) dan telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I, namun demikian terhadap putusan Mahkamah Agung hingga saat ini Tim Jaksa Pengacara Negara belum mendapatkan relas/pemberitahuan salinan resmi putusan dimaksud dari Mahkamah Agung.


kembali
 BERITA
08-12-2017
Jaksa Agung RI Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Jaksa Agung China
08-12-2017
Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Kejari Nisel Berikan Kotak Pengaduan Masyarakat
06-12-2017
Jaksa Agung Hadiri ASEAN-China Jurist Gathering & China-ASEAN Legal Forum
berita lainnya
 SIARAN PERS
09-05-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2015
09-05-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010-2012
08-05-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010-2012
arsip siaran pers
 RUANG KONSULTASI
Rubrik ini dikelola oleh unit Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), yang mana akan membantu Anda dalam menghadapi masalah hukum.
selengkapnya

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id