Senin, 27 Februari 2017
Kejaksaan Republik Indonesia

PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN

13-08-2015

Perkembangan Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar dan HM. Soeharto

Pada tanggal 3 Juni 2013 Jaksa Pengacara Negara telah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor: 2896K/Pdt/2009 jo Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang isinya memberitahukan tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 2010 Nomor: 2898K/Pdt/2009 jo. Nomor: 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding-Pembanding lawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding-Terbanding, yang amar putusannya berbunyi :

“MENGADILI”

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II : YAYASAN SUPERSEMAR tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 465/PDT/2008/PT.DKI tanggal 19 Februari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 27 Maret 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I.   DALAM EKSEPSI

     -. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

II.  DALAM PROVISI

     -. Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

III.  DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat sejumlah 75 % x US$ 420.002.910,64 = US$ 315.002.183,- (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 75 % x Rp. 185.918.904,75 = Rp. 139.229.178,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

           Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”

Bahwa dari amar putusan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkara Nomor: 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 27 Maret 2008 antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia sebagai Penggugat melawan HM. Soeharto sebagai Tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Tergugat II, telah dimenangkan oleh Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI.

Didalam amar putusan tersebut, ternyata terdapat kesalahan yang cukup signifikan terkait tuntutan yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dimana, dalam amar putusan antara lain disebutkan “Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat sejumlah 75 % X US$ 420.002.910,64 = US$ 315.002.183,- (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 75 % X Rp. 185.918.904,75 = Rp. 139.229.178,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)

Pembayaran sejumlah Rp. 139.229.178,- didasarkan pada penghitungan yasng tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dimana dasar gugatan Penggugat adalah sejumlah US$ 420.002.910,64 dan Rp. 185.918.048.904,75. Dengan demikian seharusnya penghitungan kerugian dalam putusan Mahkamah Agung adalah 75 % X Rp. 185.918.048.904,75 = Rp. 139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tigapuluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh enam rupiah).

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi telah keliru dalam amar putusannya maka, pada tanggal 21 Agustus 2013 Tim Jaksa Pengacara Negara pada JAM DATUN telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 2010 Nomor: 2896K/Pdt/2009 berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tanggal 21 Agustus 2013 dari Presiden Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Republik Indonesia serta Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-092/A/JA/09/2013 tanggal 10 September 2013 dari Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Tim Jaksa Pengacara Negara pada JAM DATUN, dan permohonan peninjauan kembali (PK) telah didaftarkan di Mahkamah Agung dengan Register Nomor: 140/PK/PDT/2015.

Berdasarkan pemberitaan di media elektronik Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara.


kembali
 BERITA
27-02-2017
Korporasi Nakal Bisa Dihukum
27-02-2017
Puspenkum Kejagung Edukasi Pengemudi Ojek Online
27-02-2017
Kepala Kejaksaan Tinggi Disambut Tarian Dayak dan Percikan Air Suci
berita lainnya
 SIARAN PERS
26-01-2017
Kejaksaan Minta Oknum Jual Beli Jabatan Dihukum Berat
04-10-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembayaran Jasa Transportasi dan Handling BBM Fiktif Oleh PT. Pertamina Patra Niaga Kepada PT. Ratu Energy Indonesia Tahun Anggaran 2010-2014
04-10-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Dana Hibah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013
arsip siaran pers
 RUANG KONSULTASI
Rubrik ini dikelola oleh unit Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), yang mana akan membantu Anda dalam menghadapi masalah hukum.
selengkapnya

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id