Senin, 20 Februari 2017
Kejaksaan Republik Indonesia

Kegiatan Pokok

       Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan program yang menjadi kegiatan pokok Jaksa Agung Muda Intelijen yang mengacu kepada program Pembangunan Hukum Kejaksaan Tahun 2012, dimana sesuai dengan Susunan Organisasi Jaksa Agung Muda Intelijen bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen di bantu oleh satuan kerja setingkat eselon II (Setjam Intelijen, Direktorat I, Direktorat II , Direktorat III, dan Pusat Penerangan Hukum).

       Sebagai Upaya untuk mencapai keberhasilan tugas yang maksimal maka visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan oleh setiap eselon II pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

 

1.    Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

       Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berdasarkan ketentuan Pasal 135 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi Penyusunan Program, Pelaporan, Pembinaan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Ketatausahaan serta Kerumahtanggaan.

      Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011, Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyiapan rumusan rencana strategis dan rencana kerja serta kebijakan teknis di bidang kesekretariatan berupa Pemberian Bimbingan, Pembinaan dan Pengamanan Teknis;

b.  Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan dan rencana kerja;

c.   Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;

d.   Pelaksanaan Pemantauan, Penilaian dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;

e.   Pemberian dukungan Administasi Keuangan;

f.  Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pengembangan Kemampuan, Ketrampilan, Disiplin dan Integritas Kepribadian Aparat dalam pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

g.  Pelaksanaan ketatausahaan, yang meliputi Urusan Persuratan dan Kearsipan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.

 
2.    Direktorat I.

    Direktorat I berdasarkan ketentuan Pasal 146 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam Rangka Penyelamatan, Pemulihan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, Kinerja Tindak Pidana Umum serta tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. 

    Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 147 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011,  Direktorat I menyelenggarakan fungsi :

a.  Perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;

b.  Penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pembinaan teknis Intelijen berkaitan dengan Penyelamatan, Pemulihan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, Kinerja Tindak Pidana Umum;

c. Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dan operasional Intelijen Kejaksaan berupa Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan berkaitan dengan Penyelamatan, Pemulihan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, Kinerja Tindak Pidana Umum;

d.  Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;

e. Penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait dilingkungan Kejaksaan;

f.  Pelaksanaan kerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Lembaga Negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat Intelijen lainnya;

g.  Penyusunan laporan uraian situasi Intelijen berkala, insidentil dan pembuatan perkiraan keadaan mengenai Penyelamatan, Pemulihan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, Kinerja Tindak Pidana Umum;

h.  Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai Penyelamatan, Pemulihan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, Kinerja Tindak Pidana Umum yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daeraH. Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolaH. ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan.

 
3.    Direktorat II.

     Direktorat II berdasarkan ketentuan Pasal 158 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berkaitan dengan Cegah Tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan kegamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan - kepercayaan budaya, mistik - mistik keagamaan, mistik - mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, sin - she, metafisika dan lain - lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama, Ideologi, Politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan serta pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen.

     Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 159 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011,  Direktorat II menyelenggarakan fungsi :

a.    Perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaanya;

b.  Penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis Intelijen yang berkaitan dengan Cegah Tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran - aliran keagamaan, kepercayaan - kepercayaan budaya, mistik - mistik keagamaan, mistik - mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin - she, metafisika dan lain - lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama, Ideologi, Politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;

c.   Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan berkaitan dengan Cegah Tangkal, Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Orang Asing, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan meliputi aliran -aliran keagamaan, kepercayaan - kepercayaan budaya, mistik - mistik keagamaan, mistik - mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin - she, metafisika dan lain - lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama, Ideologi, Politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;

d.   Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;

e.  Penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;

f.   Pelaksanaan kerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara, Instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat Intelijen lainnya;

g.  Penyusunan Laporan Uraian Situasi Intelijen berkala, insidentil dan pembuatan perkiraan keadaan berkaitan dengan Cegah Tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran - aliran keagamaan, kepercayaan - kepercayaan budaya, mistik - mistik keagamaan, mistik - mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin - she, metafisika dan lain - lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama, Ideologi, Politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;

h.  Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan berkaitan dengan Cegah Tangkal, Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Orang Asing, Pengawasan Aliran Kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran - aliran keagamaan, kepercayaan -kepercayaan budaya, mistik - mistik keagamaan, mistik - mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin - she, metafisika dan lain - lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan Dan Keamanan, Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daeraH. Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolaH. ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;

i. Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

 
 
 
4.    Direktorat III.

     Direktorat III berdasarkan ketentuan Pasal 170 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam rangka menyelenggarakan Persandian, Administrasi dan Produksi Intelijen.

    Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 171 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011,  Direktorat III menyelenggarakan fungsi :

a.    Perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;

b.  Penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan serta pembinaan teknis Intelijen dalam rangka menyelenggarakan Persandian, Administrasi dan Produksi Intelijen;

c.  Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan guna mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka menyelenggarakan persandian yang meliputi menyelenggarakan Persandian, Administrasi dan Produksi Intelijen;

d.    Penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;

e.  Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;

f.     Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lain terutama dengan aparat Intelijen lainnya;

g.    Penyusunan laporan berkala dan insidentil hasil dalam rangka menyelenggarakan persandian yang meliputi menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi Intelijen;

h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi Intelijen yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daeraH. Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri serta instansi lain untuk diteliti, diolaH. ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;

i.   Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

 

5.    Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

     Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dalam rangka penyelenggaraan tugas Intelijen Kejaksaan dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keuangan, Pertahanan Keamanan serta tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan.

     Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi pengkajian sesuai permasalahan pada masing -masing Direktorat.

 

 BERITA
20-02-2017
Bersama Berantas Narkoba
20-02-2017
Penyerahan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI Dengan BNN
16-02-2017
Kajati Jambi Tinjau Pelaksanaan Pemilukada Serentak Di Kab. Muaro Jambi
berita lainnya
 SIARAN PERS
26-01-2017
Kejaksaan Minta Oknum Jual Beli Jabatan Dihukum Berat
29-09-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Milik Negara Di Jalan Kalimalang Raya Kelurahan Lembangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Oleh PT. Adhi Karya Kepada Hiu Kok Ming
29-09-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013-2014
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id