Senin, 27 Februari 2017
Kejaksaan Republik Indonesia
JAKSA AGUNG RI

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sesuai undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung. Di Indonesia saat ini terdapat 31 Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Kejaksaan Negeri sejumlah 487 yang berkedudukan di kota dan Kabupaten serta 89 Cabang Kejaksaan Negeri.

 PIDATO JAKSA AGUNG
22-02-2017
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAN ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG
09-09-2016
Amanat Jaksa Agung pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXIII Gelombang I Kelas I-VIII Tahun 2016
pidato lainnya
 BERITA
27-02-2017
Korporasi Nakal Bisa Dihukum
27-02-2017
Puspenkum Kejagung Edukasi Pengemudi Ojek Online
27-02-2017
Kepala Kejaksaan Tinggi Disambut Tarian Dayak dan Percikan Air Suci
berita lainnya
 SIARAN PERS
26-01-2017
Kejaksaan Minta Oknum Jual Beli Jabatan Dihukum Berat
04-10-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembayaran Jasa Transportasi dan Handling BBM Fiktif Oleh PT. Pertamina Patra Niaga Kepada PT. Ratu Energy Indonesia Tahun Anggaran 2010-2014
04-10-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Dana Hibah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id