Jum'at, 20 Oktober 2017

09-05-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2015

Kasus posisi :

Suku Dinas Pekerjaaan Umum Tata Air Jakarta Pusat pada tahun 2013, 2014, dan 2015 menganggarkan dana untuk kegiatan swakelola di wilayah kota administrative Jakarta Pusat berupa perbaikan/ pemeliharaan saluran PHB/ jalan arteri/ penanganan segera perbaikan tutup saluran, tali-tali air, mulut air/ grill/ vangkom, dan pemeliharaan    saluran air selama 3 tahun sebesar Rp. 230.047.137.844,-

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, tersangka HW jabatan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Pusat menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Kasi Pemeliharaan yang dijabat oleh tersangka “PT” serta menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga fiktif kepada penyedia barang.

Berdasarkan SPT dan SPK tersebut, Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dicairkan sebesar Rp. 222.942.653.771,- namun, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena dalam setiap pembayaran dilakukan pemotongan sebesar 35 % dari SPT.

Bahwa sebelumnya Penyidik telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka inisial :

  1. “PT” jabatan mantan Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Tanah Abang pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Pusat dan mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-15/F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017.
  2. “HW” jabatan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administratif Jakarta Utara atau mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-16/F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017.

Kegiatan Penyidikan :

  1. Tim Penyidik telah mengagendakan dan melakukan pemanggilan secara patut terhadap tersangka, yaitu :
    • “PT” jabatan mantan Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Tanah Abang pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Pusat dan mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Pusat.
    • “HW” jabatan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administratif Jakarta Utara atau mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jakarta Pusat.
  2. Sekitar pukul 10.00 Wib telah hadir tersangka “PT”, dan “HW” memenuhi panggilan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.
  3. - Tersangka “PT” ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2017, berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-18/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 9 Mei 2017.

- Tersangka “HW” ditahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur selama 20 (dua  puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2017, berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-19/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 9 Mei 2017.

   4. Penyidik melakukan penahanan dengan pertimbangan, yaitu:

Alasan Obyektif       : tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun.

Alasan Subyektif   :  tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian penyidikan perkara dimaksud. (vide: Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

  5. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

   6. Tim Penyidik melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat telah memeriksa Saksi sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang.

 

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Drs. M. RUM, SH.,MH

 

 

 

 


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id