Sabtu, 23 Juni 2018

 SAMBUTAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA KEJAKSAAN RI DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

 Jakarta, 10 April 2018

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang saya hormati:

  • Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P;
  • Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara;
  • Wakil Jaksa Agung RI;
  • Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI;
  • Para Staf Ahli Jaksa Agung,
  • Para Pejabat Utama Mabes TNI dan Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan RI;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan warga Korps Adhyaksa di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini melalui video conference; serta
  • Hadirin sekalian yang berbahagia.

 

Di tengah suasana kebersamaan ini, marilah kita panjatkan puji dan  syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita telah menyelenggarakan kegiatan sangat penting dan strategis yakni Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia tentang Kerja Sama dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum. Kita nyatakan penting dan strategis, karena dengan melalui Nota Kesepahaman ini hubungan kerjasama dan koordinasi yang telah ada  diantara dua lembaga dan institusi TNI dan Kejaksaan RI yang walau berada pada lingkup tatanan dan ranah yang tidak sepenuhnya sama, sipil dan militer namun dengan latar belakang sebuah pemikiran, semangat dan kepentingan besar yang sama, memperkuat ditegakkannya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat dijalin dengan lebih jelas, lebih terukur dan  terstruktur. Oleh karena, dengan demikian keselarasan, kesepadanan ,keterkaitan dan benang merah hubungan antara visi dan misi TNI dengan Kejaksaan RI, akan lebih dapat diimplementasikan serta diwujudkan dengan lebih baik dan maksimal dalam menegakkan hukum, menjaga kedaulatan dan    mempertahankan keutuhan Negara Hukum Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, melindungi keberagaman berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah persada Nusantara ini,  dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Berkenaan dengan itu, atas nama pribadi maupun pimpinan institusi Kejaksaan, saya menyampaikan apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan selamat baik kepada Panglima TNI beserta segenap matranya, maupun kepada jajaran Korps Adhyaksa atas terbangunnya wadah hubungan kerjasama sinergies ini. Yang semua itu sudah barang tentu hanya akan terlaksana bila ada kesamaan pikiran, sikap dan tindakan diantara kita demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang lebih aman, lebih tenteram, utuh dan berkeadilan.

Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan segenap Pejabat Utama Mabes TNI yang saya Hormati,

Salah satu satu hal penting yang diamanatkan dalam  reformasi  TNI, sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan adalah didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai alat negara berkomitmen untuk melepaskan diri dari urusan -urusan sipil dan semata hanya akan menjalankan tugas atas apa yang menjadi keputusan dan kebijakan politik negara. Oleh karenanya pada kesempatan ini kiranya perlu disampaikan bahwa dengan dibuatnya nota kesepahaman ini hendaknya tidak dimaknai dan  disalah artikan sebagai campur tangan TNI dalam  kancah dan belantika hukum yang sementara pihak mungkin menganggapnya bukan menjadi urusannya, karena sebaliknya hal tersebut adalah merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi positif TNI dengan potensi serta kemampuan yang dimilikinya, mempunyai kepedulian dan keinginan untuk memperkuat institusi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di tanah air.

Semua itu dapat dilihat dan tergambar dari ruang lingkup nota kesepahaman kerja sama beberapa bidang, meliputi :

Pendidikan dan latihan terkait penegakan hukum, Pelatihan intelijen dan pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum, Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan serta pimpinan Kejaksaan, Koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, dan Penugasan Oditur di Kejaksaan RI dan penugasan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

Dan untuk lebih mengkonkritkan pelaksanaan berbagai bidang kerjasama tersebut, Nota Kesepahaman ini akan segera  ditindaklanjuti dengan dirumuskan dan dilakukannya Kerja Sama yang lebih rinci dan terarah berkenaan berbagai kegiatan sesuai kepentingan dan kebutuhan bersama atau sepihak dalam rangka penguatan kelembagaan serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan ruang lingkup, tata cara dan cakupan sedemikian, maka kita menjadi optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini seterusnya akan menjadi bagian terintegrasi dalam menghadapi dinamika, fenomena dan peristiwa yang kerap mewarnai upaya menjamin pertahanan dan keamanan negara, sekaligus menopang praktek penegakan hukum yang benar-benar mencerminkan keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, merawat kebhinekaan dan mengawal berlangsungnya kehidupan demokrasi yang dapat menjamin tetap terjaganya NKRI yang berdasarkan hukum.

Bahwa melalui pendidikan dan latihan terkait penegakan hukum yang melibatkan bersama para Jaksa dan Oditur Militer sebagai bagian dari nota kesepahaman ini, maka Kejaksaan dan TNI dapat secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas berbagai masalah teknis maupun persoalan yuridish dalam proses dan praktik penegakan hukum dilingkungan kedua lembaga yang tidak mustahil saling beririsan dan memerlukan penanganan bersama.

Begitu pula halnya terkait pelatihan dan pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara,  didasarkan pada realitas obyektif bahwa baik TNI maupun Kejaksaan RI, yang saat ini dapat dinyatakan sebagai organisasi yang memiliki instrumen jaringan intelijen yang   telah teruji mampu mensuplai dan menyajikan analisa data, telaahan dan kajian  intelijen yang bernilai  strategis dan aktual guna dapat dijadikan  sebagai info dasar dan info aktual untuk membuat perkiraan keadaan (kirka) untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kepada Pimpinan. Oleh karenanya, pelatihan intelijen maupun pertukaran informasi antara lain untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk semakin saling mengisi, melengkapi, mendukung dan memperkuat komunitas jaringan intelijen yang canggih, berkwalitas, tajam, jeli, akurat dan terpercaya, sehingga semua product nya dapat menjadi bahan berharga bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan, menentukan pilihan cara bertindak dan membuat keputusan.

Segenap Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan pengalaman empiris dalam menjalankan proses penegakan hukum oleh Kejaksaan ,pelibatan unsur TNI sesungguhnya bukanlah merupakan hal baru. Dalam banyak kejadian dan banyak hal bantuan personel TNI antara lain dalam pengamanan personil, pengamanan materiil, dan pengamanan lingkungan, situasi dan keadaan agar tercipta suasana kondusif yang memungkinkan proses penegakan hukum berlangsung dengan tertib, aman dan tenang terhindar dari gangguan, tantangan dan hambatan sudah sangat sering dilakukan. Oleh karena itu, dengan dibuatnya nota kesepahaman, yang salah satu ruang lingkupnya meliputi dukungan dan bantuan personel TNI bagi pelaksanaan tugas ,fungsi dan pengamanan bagi Kejaksaan dan pimpinan Kejaksaan ini, diyakini  akan semakin meneguhkan kepercayaan dan memperkuat komitmen kita bersama bahwa  marwah “hukum sebagai panglima” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini menghadapi krisis kepercayaan, akan mampu kita kembalikan. Hal tersebut harus dianggap penting karena kepercayaan masyarakat terhadap hukum, aparat penegak hukum dan penegakkan hukum itu sendiri akan sangat berdampak mempengaruhi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan negaranya.

Dan dengan adanya kerjasama koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum yang kita buat ini, maka hal itu juga akan menjadi sebuah pijakan kuat adanya hubungan kemitraan yang harmonis yang akan terhindar dari sekat perbedaan, dikotomi dan disparitas perlakuan sipil-militer, ketika suatu saat menghadapi penanganan perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil yang masing-masing tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda. Dalam hal sedemikian, koordinasi teknis antara Jaksa dan Oditur Militer sangat diperlukan untuk menentukan kompetensi absolut peradilan mana yang dianggap berwenang mengadili perkaranya, apakah lingkungan peradilan militer atau peradilan umum.

Koordinasi teknis antara Jaksa dan Oditur Militer ini adalah juga merupakan mandat regulasi dari penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara RI melalui Panglima TNI. Hal ini semakin menegaskan akan perlunya kerja sama, koordinasi teknis dan sinergitas antara institusi Kejaksaan dengan TNI, agar proses penanganan perkara dan pelaksanaan penuntutan dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat dan benar.

Akan halnya terkait penugasan Oditur Militer  dalam implementasi sebagai akses untuk menjembatani terselenggaranya  kesepahaman kerjasama, maka diharapkan akan dapat menambah pengetahuan, praktek, wawasan dan pengalaman bagi para Oditur yang ditugaskan, baik dalam hal penguasaan teknis maupun pemahaman yuridis mengingat intensitas dan variasi perkara di Kejaksaan yang tentunya lebih banyak dan beragam, terutama terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dan jenis serta varian baru tindak pidana serius seperti, narkoba, TPPU, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara dan berbagai jenis kejahatan lintas negara lainnya . Begitu pula sebaliknya dengan penugasan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI yang dapat banyak belajar dan menimba sikap dasar kehidupan dilingkungan militer yang demikian menjunjung tinggi sifat dan sikap disiplin tinggi, tanggung jawab, loyalitas dan kesetiaan, sikap perlaku dan integritas diri yang menjadi prasyarat utama bagi penegak hukum yang terpuji. Dan dengan adanya konsistensi kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka dapat dipastikan akan semakin mempercepat terwujudnya transfer of knowledge, skill and experience di antara kedua institusi kita.

Saudara Panglima TNI, Para Kepala Staf Angkatan, segenap Pejabat Utama Mabes TNI, segenap Pejabat dilingkungan Korps Adhyaksa dan hadirin  sekalian yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI dan segenap jajaran, yang telah memutuskan untuk bekerja bersama dengan jajaran Kejaksaan guna mewujudkan harapan bersama saling memberi, menerima, mendukung dan memperkuat institusi masing-masing, satu sama lain mendorong meningkatnya  keberhasilan tugas dan fungsi bersama  demi menyempurnakan  pengabdian bagi bangsa dan negara.  Saya sangat berharap nota kesepahaman ini dapat segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama sesuai kepentingan dan kebutuhan agar dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk  kegiatan nyata di lapangan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga kerjasama dan koordinasi ini dapat berjalan dengan baik,  berhasil guna dan memberikan manfaat  nyata sesuai kehendak kita bersama. . Kiranya Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, perlindungan dan ridha-Nya kepada kita. Amin.

Sekian dan terima kasih.

 

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Om Santi Santi Santi Om.

Namo Budhaya.

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

H. M. PRASETYO

 PIDATO JAKSA AGUNG
30-05-2018
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAN PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG R.I
08-05-2018
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2018
pidato lainnya
 BERITA
22-06-2018
Kejari Kotawaringin Barat Masuk Nominasi PJI Award Tahun 2018
15-06-2018
Jaksa Agung RI Melaksanakai Sholai Idul Fitri 1439 Hijriah
08-06-2018
PLN Lakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Selatan
berita lainnya
 SIARAN PERS
09-05-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2015
09-05-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010-2012
08-05-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana atau Pembangunan Dermaga Kaimana Tahun Anggaran 2010-2012
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id