Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

16-10-2009
Perkara Perdata Nomor : 904/PDT.G/2007/PN.Jak-Sel Antara Negara Republik Indonesia CQ. Prresiden RI Sebagai Penggugat Melawan H.M. Soeharto (Tergugat I) Dan Yayasan Supersemar (Tergugat II).
Perkara Perdata Yayasan Supersemar

A.   Kasus Posisi

-       Bahwa H. M. Soeharto (Tergugat I) pada tanggal 16 Mei 1974 berdasarkan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH Notaris di Jakarta, Nomor 37 telah mendirikan Yayasan Beasiswa Supersemar, dengan tujuan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Beasiswa Supersemar adalah sebagai berikut :

1.    Membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan.

2.    Lain-lain bagi kepentingan pendidikan.”

-                  Melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978, Presiden (Penggugat) memerintahkan Bank-Bank Milik Pemerintah untuk menyetor 50% dari 5% laba bersih ke Yayasan Beasiswa Supersemar (Tergugat II), dengan maksud untuk digunakan sebagaimana tujuan dari didirikannya Yayasan Beasiswa Supersemar.

-                   Namun kenyataanya, dana yang diperoleh Yayasan Beasiswa Supersemar (Tergugat II), oleh H.M. Soeharto (Tergugat I) selaku Ketua Yayasan tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan tujuannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar US $ 420.002.910,64 (empat ratus dua puluh juta dua ribu sembilan ratus sepuluh dollar Amerika Serikat enam puluh empat sen) dan Rp. 185.918.048.904,75 (Seratus delapan puluh lima milyar Sembilan ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah koma tujuh puluh lima sen).

-                  Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak sepenuhnnya menggunakan uang (dana) yang diperoleh dari Bank-Bank Milik Pemerintah untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 dan Anggaran Dasar Yayasan Beasiswa Supersemar maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

B.   Proses Penyelesaian

Dalam amar putusan Majelis Hakim Nomor : 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel pada pokoknya sebagai berikut :

I.        Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

II.      Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat.

Dalam Pokok perkara :

-             Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

-             Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Melanggar pasal 1365 KUHPerdata) :

-             Mengabulkan gugatan Penggugat dengan mewajibkan Tergugat II membayar Ganti Kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar 25 % seperti yang ada dalam materi gugatan dalam bentuk :

ü Ganti rugi materil sebesar + U$ 105.000.000,- (seratus lima juta dolar Amerika Serikat) dan + Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar).

ü Menghukum Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

-             Tergugat I dalam hal ini dibebaskan dari segala kewajiban karena telah mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada MPR dan dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa terhadap putusan tersebut Negara Republik Indonesia Cq Presiden RI yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menyatakan Banding.

1.          permohonan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor : 465/PDT/2008/PT.DKI. dengan amar putusan:

”Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 27 Maret 2008”.

Putusan tersebut telah dilaporkan Jaksa Agung RI kepada Presiden RI selaku pemberi kuasa dengan surat Nomor : B-018/A/Gph.2/3/2009 tertanggal 30 Maret 2009 sekaligus permohonan kepada Presiden RI agar menerbitkan Surat Kuasa Khusus yang baru untuk mengajukan kasasi (terlampir).

2.     Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 465/PDT/2008/PT.DKI telah diterima oleh Jaksa Pengacara Negara tertanggal 17 April 2009 (Surat Pemberitahuan Isi Putusan PT. DKI Jakarta terlampir).

Apabila pemberi kuasa keberatan/tidak menerima isi   putusan PT. DKI Jakarta dimaksud,   maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraaan PN. Jakarta Selatan dalam tenggang waktu   14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Isi Putusan PT. DKI Jakarta (terhitung sejak tanggal 17 April 2009), apabila setelah lewat tenggang waktu tersebut tidak diajukan permohonan kasasi, maka pihak-pihak   dianggap telah menerima putusan (inkracht).

3.     Terhadap Putusan Majelis Hakim PT. DKI Jakarta telah diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan PN. Jakarta Selatan pada tanggal 14 Mei 2009.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id