Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

26-05-2009
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DIMAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 310 AYAT (1) , AYAT (2) ; PASAL 311 AYAT (1); PASAL 316; DAN PASAL 207 KITAB UUNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP) TERHADAP UUD 1945

PERKARA TATA USAHA NEGARA

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DIMAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 310 AYAT (1) , AYAT (2) ; PASAL 311 AYAT (1); PASAL 316; DAN PASAL 207 KITAB UUNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP) TERHADAP UUD 1945 YANG DIAJUKAN OLEH RISANG BIMA WIJAYA, SH DAN BERSIHARLUBIS.

  1. Para Pihak :
    - Pemohon : Risang Bima Wijaya SH
    - Termohon : Presiden Republik Indonesia
  2. Kasus Posisi :
    Bahwa Pemohon I (Risang Bima Wijaya, SH) dan Pemohon II (Bersihar Lubis) mengajukan permohonan pengujian Undang-undang atas pasal 310 ayat (1), ayat (2); Pasal 311 ayat (1); Pasal 316; dan Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP). Para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai wartawan dan juga sebagai perseorangan warga Negara Indonesia dapat dengan mudah dipidana karena menggunakan haknya sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F UUD 1945.
  3. Petitum Permohonan :
    • Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
    • Menyatakan pasal 310 ayat (1), ayat (2) , Pasal 311 ayat (1), Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E dan Pasal 28 F UUD 1945.
    • Menyatakan pasal 310 ayat (1), ayat (2) , Pasal 311 ayat (1), Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  4. Inti Keterangan Pemerintah
    1. Tahap Penyelesaian : Perkara telah dalam proses di di Mahkamah Konstitusi


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id