Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

26-05-2009
PERMOHONAN POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ATAS PASAL 23 AYAT (I) UU NOMOR 4 TAHUN 2004.

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PERMOHONAN POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ATAS PASAL 23 AYAT (I) UU NOMOR 4 TAHUN 2004.

  1. Para Pihak :
    Pemohon : Pollycarpus Budihari Priyanto
    Termohon : Presiden Republik Indonesia
  2. Kasus Posisi :
    Bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 23 ayat ( 1 ) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman .Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk menerima dan memeriksa permohonan peninjauna kembali yang diajukan oleh Penuntut Umum.Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan,dalam hal kasus pidana maka yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan tersebut adalah Terdakwa dan Penuntut Umum. Pemohon menilai bahwa kalimat “pihak-pihak yang bersangkutan “ dalam pasal tersebut menimbulkan penafsiran yang memperluas kewenangan pihak lain dalam perkaara untuk mengajukan PK; sedangkan pasal 263 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) telah membatasi kewenangan dimaksud yaitu PK hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya. Sehingga berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU no 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung telah merugikan hak konstitusional dari Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  3. Petitum Gugatan :
    • Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
    • Menyatakan Pasal 23 ayat ( 1 ) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan bertentangan dengan UUD 1945 .
    • Menyatakan Pasal 43 ayat ( 1 ) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum;
    • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;
  4. Inti Keterangan Pemerintah :
    • Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat atau telah timbul kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon atas berlakunya UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman karena itu kedudukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan didalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
    • Bahwa menurut Pemerintah frase " pihak-pihak yang bersangkutan " sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (1) UU N0.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945.
  5. Tahap Penyelesaian : Perkara dalam proses di Mahkamah Konstitusi.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id