Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

26-05-2009
PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG

PERKARA TATA USAHA NEGARA

PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG

  1. Para Pihak :
    Penggugat : Sdr Hudiyono
    Tergugat : Presiden Republik Indonesia
  2. Kasus Posisi :
    Sdr. Hudiyono dkk telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi Pegawai negeri Sipil dengan alasan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengacu pada Undang-undang sehingga menimbulkan disharmonisasi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa, bertentangan dengan Pasal 202 ayat (3), Pasal 236 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
  3. Petitum Gugatan :
    • Mengabulkan permohonan keberatan secara keseluruhan.
    • Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 LNRI Nomor 94 tanggal 30 Juli 2007 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi PNS dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.
    • Memerintahkan Pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah tersebut.
    • Memerintahkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang lebih aspiratif dengan memberikan opsi bagi Sekdes dan tidak ada pemberhentian yang berusia 51Tahun sebagai tindak lanjut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
    • Menghukum Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan keberatan ini.
  4. Tahap Penyelesaian : Perkara dalam proses di Mahkamah Agung.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id