Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

26-05-2009
PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG

PERKARA TATA USAHA NEGARA

PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG

  1. Para Pihak :
    - Penggugat : Sdr dr. Jusuf SK dkk
    - Tergugat I : Presiden R.I
  2. Kasus Posisi :
    Pemohon menilai bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional telah melanggar asas proporsionalitas karena Pemerintah Pusat telah mengambil alih tugas dan wewenanag Pemerintah Daerah mengenai urusan Pertanahan. Sedangkan pengengembalian tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah yang ditentukan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak termasuk urusan Pertanahan sehingga dinilai bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
  3. Petitum Gugatan :
    • Mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.
    • Menyatakan peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang BPN adalah tidak sah dan tidak berlaku umum.
    • Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Perpres No. 10 Tahun 2006.
  4. Tahap Penyelesaian : Perkara dalam proses di Mahkamah Agung.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id