Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

26-05-2009
PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PASAL 15 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG

PERKARA TATA USAHA NEGARA

PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PASAL 15 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG

  1. Para Pihak :
    - Pemohon : Abdul Malik dkk
    - Termohon : Presiden RI
  2. Kasus Posisi :
    1. Dengan berlakunya Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah dan bangunan milik warga korban lumpur Sidoarjo kepada Pemerintah dengan proses pembayaran 20% di muka, dan pembatasan wilayah yang mendapatkan penanganan dari Pemerintah, Pemohon menilai bahwa Pemerintah telah memanipulasi hak korban atas kompensasi atau ganti rugi membuat korban menderita, menimbulkan ketidakpastian mengenai penyelesaian dan pemenuhan hak-hak korban.
    2. Hal ini menyalahi ketentuan dan prinsip-prinsip hukum, menimbulkan ketidakadilan serta bertentangan dengan Pasal 570, 1320 dan 1338 KUHPerdata, Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU NO. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Pasal 67 dan 69 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 6 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudan-undangan.
  3. Petitum Permohonan :
    • Mengabulkan permohonan keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya
    • Menyatakan Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bertentangan dengan UU
    • Menyatakan Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tidak sah dan tidak memiliki keberlakuan hukum
  4. Inti Jawaban :
    • Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon karena Permohonan tersebut mempersoalkan kebijakan (Policy) Pemerintah
    • Permohon Para Pemohon masih bersifat prematur
    • Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
  5. Tahap Penyelesaian : Perkara dalam proses di Mahkamah Agung


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id