Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

23-05-2009
GUGATAN INTERVENSI PEMERINTAH RI DALAM PERKARA GARNET INVESTMENT Ltd MELAWAN BNP PARIBAS DI THE ROYAL COURT OF GUERNSEY

Perkembangan penanganan perkara telah dilaporkan pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Februari 2009.
  • Pada tanggal 9 Januari 2009 Pengacara Pemerintah R.I. telah mengajukan ijin khusus kepada Privy Council untuk mengajukan permohanan banding atas putusan banding yang diterbitkan oleh the Royal Court of Appeals.
  • Kejaksaan mengajukan upaya hukum banding (appeal) kepada mahkamah Agung Inggris (Privy Council) di London.

Pada tanggal 30 Maret 2009 Kejaksaan melalui Pengacara yang mewakili Pemerintah RI telah mengajukan Petition for Special Leave “ (permohonan ijin khusus) kepada Privy Council (Mahkamah agung Inggris) yang berisi permohonan agar Pemerintah RI diberi ijin khusus untuk mengajukan banding (appeal) terhadap Putusan the Royal Court of Appeals tanggal 9 Januari 2009. adapun isi Petition for Special Leave tersebut antara lain :

Sanggahan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Banding yang menyatakan bahwa jumlah uang di BNP Paribas Guernsey sangat sedikit dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki HMP sehingga tidak akan menutupi hutang PT. TPN ;

Sanggahan terhadap pertimbangan Putusan Banding yang akan menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada gugatan perdata maupun penuntutan pidana terhadap mantan Presiden Suharto maupun HMP ;

Permohonan provisi agar selama perkara ini diperiksa oleh Privy Council, freezing order yang sudah diterbitkan tetap diletakan.

  • Kejaksaan meminta pembekuan tetap dilanjutkan.
Dana Garnet di bank BNP Paribas hingga saat ini masih dalam status dibekukan atas instruksi Financial Intelligence Service Guernsey, dan berdasarkan informasi dari FIS pembekuan tersebut akan berakhir tanggal 24 April 2009 dan kemungkinan FIS akan mencabut perintah tersebut jika tidak ada surat permintaan resmi dari Pemerintah RI.

Pada hari jumat tanggal 17 April 2009 Jaksa Agung RI telah mengirim surat kepada FIS di Guernsey, yang intinya memohon agar FIS tetap melakukan pembekuan atas dana HMP di Bank BNP Paribas dengan alasan :

  1. Asset dimaksud (sejumlah GBP 36 juta) di duga diperoleh dari hasil KKN ;
  2. Pembekuan tersebut masih diperlukan karena Pemerintah Indonesia masih menangani beberapa kasus yang berhubungan HMP.
Surat tersebut telah di fax ke FIS melalui Pengacara Pemerintah RI di Guernsey pada tanggal 17 April 2009, dan aslinya telah dikirimkan pada tanggal 20 April 2009.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id