Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

23-05-2009
PT. TIMOR PUTRA NASIONAL

Perkembangan penanganan perkara sebelumnya telah dilaporkan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Pebruari 2009.

Proses penanganan perkara

  1. Pada Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan) perkara dimenangkan oleh PT. Timor Putra Nasional;
  2. Pada tingkat Banding (PT. DKI Jakarta) perkara dimenangkan oleh Bank Mandiri dan Menteri Keuangan.
  3. Pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) perkara dimenangkan oleh PT. Timor Putra Nasional.
  4. Atas putusan kasasi tersebut baik Menteri Keuangan maupun Bank Mandiri (keduanya diwakili oleh JPN) telah mengajukan Peninjauan Kembali dan bantahan/perlawanan sebagai berikut :
    1. PK diajukan oleh JPN pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2009 dengan alasan :
      • Terdapat bukti baru (Novum) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta terdapat fakta baru.
      • Bukti baru yang diajukan membuktikan adanya hubungan hukum antara dana pada Rekening Giro dan Deposito ARO atas nama Termohon PK dengan Pemohon PK II, yaitu bahwa dana termaksud merupakan jaminan bagi pelunasan utang Termohon PK kepada Pemohonan PK II.
      • Terdapat bukti baru yang membuktikan bahwa pengalihan hak tagih atas nama Debitur PT. TPN dari BPPN kepada PT. Vista Bella Pratama tidak termasuk jaminan berupa Giro dan Deposito atas nama Termohon PK yang ada pada Pemohon PK I karena akan diperhitungkan kembali dengan utang Termohon PK, sehingga Pemohon PK II tetap mempunyai hak atas dana pada Rekening Giro dan Deposito ARO yang dimaksud dalam perkara ini.
      • Terdapat fakta baru yang membuktikan bahwa Pemohon PK II memiliki hak untuk menagih utang Termohon PK dan menjadikan dana pada Rekeniong Giro dan Deposito ARO Termohon PK sebagai pembayaran atas sebagian utang tersebut.
      • Terdapat pertimbangan Judex Juris yang bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian serta bertentangan dengan ketentuan pasal 1425 dan 1426 KUH Perdata, sehingga merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagai yang dimaksud di dalam pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
      • Terdapat pertimbangan Judex Juris yang bertentangan dengan asas-asas hukum pembuktian yang merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata.
      • Judex Juris telah melakukan kekeliruan dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd).
    2. Bantahan/perlawanan diajukan pada tanggal 3 Pebruari 2009 melalui Panitera PN Jakarta Selatan dengan alasan sebagai berikut :
      • Bahwa penetapan eksekusi tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan rekening Menteri Keuangan yang mana yang akan dieksekusi, sebab banyak rekening Menteri Keuangan di Bank Mandiri.
      • Bahwa deposito atas nama PT. TPN yang menjadi obyek eksekusi sudah masuk ke rekening Menteri Keuangan dan digunakan sebagai pengurang atas hutang PT. TPN yang mencapai sekitar Rp. 4,4 tryliun.
Berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, asset Negara/barang milik Negara tidak dapat disita (apabila dirampas/dieksekusi).


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id