Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

23-05-2009
VISTA BELLA PRATAMA

VISTA BELLA PRATAMA (PERKARA NOMOR : 147/PDT.G/2008/PN. JAK-PUS. ANTARA MENTERI KEUANGAN R.I. SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN PT VISTA BELLA PRATAMA (TERGUGAT I), PT. MANDALA BUANA BAKTI (TERGUGAT II), PT. HUMPUSS (TERGUGAT III), PT. TIMOR PUTRA NASIONAL (TERGUGAT IV), HUTOMO MANDALA PUTRA (TERGUGAT V), AMAZONAS FINANCE LIMITED (TURUT TERGUGAT).

Perkembangan penanganan perkara sebelumnya telah dilaporkan pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Pebruari 2009.

  • Pada tanggal 11 Pebruari 2009 acara pembacaan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :
Dalam Konpensi
  • Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.331.000 (satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu rupiah)
Dalam Rekonpensi
  • Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;
  • Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.
  • Pertimbangan Majelis hakim adalah sebagai berikut :
    1. Perjanjian Cessie antara Penggugat (BPPN) dengan Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata.
    2. Antara Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) dengan Tergugat-tergugat lainnya ( PT. Humpuss, PT. Timor Putra Nasional maupun Hutomo Mandala Putra) tidak terafiliasi karena berbeda baik pengurusnya maupun pemegang sahamnya.
    3. Terhadap Putusan tersebut, Menteri Keuangan melalui Jaksa Pengacara Negara telah mengajukan banding pada tanggal 19 Februari 2009, dengan alasan sebagai berikut :
      1. Hakim telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti pernyataan Calon Pembeli ( bukti P-4) yang menyatakan bahwa Calon Pembeli tidak memiliki benturan kepentingan (afiliasi) dalam bentuk antara lain :
        • Calon Pembeli bertindak sebagai agen atau atas nama Peminjam, karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham atau penjamin Peminjam baik langsung atau tidak langsung dalam membeli Aset Kredit dan/atau Aset Treasury, dan Calon Pembeli setuju untuk mengalihkan atau menjual Piutang kepada karyawan atau direksi atau komisaris atau pemegang saham atau penjamin Peminjam;
        • dana yang dipergunakan oleh Calon Pembeli untuk membeli Aset Kredit dan/atau Aset Treasury, baik secara langsung maupun tidak langsung, berasal dari pinjaman dari Peminjam atau bentuk bembiayaan lain dari Peminjam atau dari, karyawan atau direksi atau komisaris atau pemegang saham atau penjamin Peminjam.
      2. Hakim telah salah menerapkan pengertian afiliasi, dengan pertimbangan pemegang saham dan pengurus Tergugat I (PT. Vista Bella Pratama) berbeda dengan pemegang saham dan pengurus Tergugat IV (PT. Timur Putra Nasional) dan dalam pelaksanaan transaksi jual beli piutang tersebut Tergugat IV tidak pernah dimintai persetujuannya oleh Tergugat I dalam pembelian piutang.
Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru karena:
  • Hakim mempertimbangkannya hanya sepotong-sepotong, padahal yang didalilkan Penggugat adalah dana pembelian oleh Tergugat I berasal dari Tergugat III yang dibayarkan melalui Tergugat II, sementara itu Tergugat IV dengan Tergugat III merupakan pihak terafiliasi karena pemegang saham dan komisarisnya sama yaitu Tergugat V (Hutomo Mandala Putra).
  • Bahwa mestinya Hakim juga membandingkan pengertian afiliasi seperti yang ada dalam UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk dijadikan acuan.
  • Dalam UU Nomor 8 tahun 1995 tersebut yang dapat dikatagorikan sebagai pihak terafiliasi antara lain :
    • Hubungan antara 2 Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.
    • Hubungan antara 2 Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.
    • Hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham yang sama.
  • Berdasarkan bukti transfer/pembayaran dan berita acara keterangan saksi jelas diketahui bahwa uang atau dana pembelian berasal dari PT. Humpuss,.
  • Pada saat ini JPN sedang dalam proses finalisasi draff memori banding


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id