Jum'at, 19 Januari 2018
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

11-05-2009
PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM

PERKARA YANG TELAH SELESAI DITANGANI OLEH SUB DIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN HAK PADA JAM DATUN KEJAKSAAN AGUNG RI PERIODE TAHUN 2007 - 2009
  1. PT. PPA (PERSERO) :
    1. PT. Bali Nirwana Resort;
      Berdasarkan surat Nomor S-915/PPA/DU/1407 tanggal 09 April 2007 perihal permohonan bantuan hukum dalam rangka mendukung pengelolaan dan penjualan aset Negara berupa hak tagih dan saham pada PT. Bali Nirwana Resort, JAM DATUN telah menindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Nomor PRIN-074/G/Gs.2/04/2007 tanggal 13 April 2007 kepada Tim JPN.

      Bahwa PT. PPA telah mengirimkan kembali surat Nomor S-1443/PPA/DU/0507 tanggal 30 Mei 2007 perihal permohonan pendapat hukum dalam rangka mendukung pengelolaan dan penjualan aset Negara berupa hak tagih dan saham pada PT. Bali Nirwana Resort di mana terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat JAM DATUN kepada Direktur Utama PT. PPA (Persero) Nomor B-133/G/Gph.1/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 perihal pelaksanaan pemberian pendapat hukum dan bantuan hukum.

      Bahwa berdasarkan surat Nomor S-915/PPA/DU/1407 tanggal 09 April 2007, Tim JPN telah melakukan pendampingan dalam penjualan kekayaan Negara berupa hak tagih dan saham pada PT. Bali Nirwana Resort dengan jumlah aset yang telah berhasil dijual sebesar Rp. 510.770.000.000,-.

    2. PT. Dipasena Citra Darmaja;
      Berdasarkan surat Nomor S-2412/PPA/DU/1007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal permohonan pendapat hukum dalam rangka penanganan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah tambak yang tidak ditemukan keterkaitannya dengan Hak Tagih Plasma, JAM DATUN telah menindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Nomor PRIN-069/G/Gs.2/03/2007 tanggal 26 Maret 2007 kepada Tim JPN.

      Terhadap surat PT. PPA, JAM DATUN telah menindaklanjuti mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. PPA (Persero) Nomor B-337/G/Gph.1/09/2008 tanggal 11 September 2008 perihal permohonan pendapat hukum dalam rangka penanganan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah tambak yang tidak ditemukan keterkaitannya dengan Hak Tagih Plasma.

      Bahwa berdasarkan surat Nomor S-771/PPA/DU/0307 tanggal 22 Maret 2007 perihal permohonan bantuan hukum dalam rangka mendukung pengelolaan dan penjualan kekayaan Negara pada Grup Dipasena dan pengamanan revitalisasi, Tim JPN telah melakukan pendampingan dalam penjualan kekayaan Negara pada Grup Dipasena tersebut dengan jumlah aset yang telah berhasil dijual sebesar Rp. 688.125.000.000,-.

    3. PT. Jasa Marga;
      Berdasarkan surat Nomor S-2219/PPA/DU/1106 tanggal 02 Nopember 2006 perihal permohonan bantuan hukum dalam rangka mendukung pengelolaan aset Negara berupa Obligasi Jasa Marga Jakarta Outer Ring Road, JAM DATUN telah menindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Nomor PRIN-221/G/Gs.2/11/2006 tanggal 02 Nopember 2006 kepada Tim JPN.

      Bahwa PT. PPA telah mengirimkan kembali surat Nomor S-52/PPA/DU/0107 tanggal 08 Januari 2007 perihal permohonan pendapat hukum atas dokumen penyelesaian transaksi penjualan aset Negara berupa Obligasi Jasa Marga Jakarta Outer Ring Road di mana terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat dari JAM DATUN kepada Direktur Utama PT. PPA (Persero) Nomor B-020/G/Gph.1/01/2007 tanggal 19 Januari 2007 perihal permohonan pendapat hukum.

      Bahwa berdasarkan surat -2219/PPA/DU/1106 tanggal 02 Nopember 2006 sebagaimana tersebut di atas, Tim JPN telah melakukan pendampingan dalam penjualan kekayaan Negara berupa Obligasi Jasa Marga Jakarta Outer Ring Road dengan jumlah aset yang telah berhasil dijual sebesar Rp. 412.288.888.888,-.

    4. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).
      Bahwa berdasarkan surat Nomor S-2109/PPA/DU/09/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal penyempurnaan ruang lingkup bantuan hukum dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan penjualan kepemilikan saham Negara RI, JAM DATUN telah membuat Surat Perintah Nomor SPRIN-181/G/Gs.2/09/2007 tanggal 11 September 2007 kepada Tim JPN.

      Bahwa PT. PPA mengirimkan surat kembali dengan Nomor S-2493/PPA/DU/1007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal permohonan pendapat hukum dalam rangka mendukung pengelolaan dan penjualan aset Negara berupa saham pada sejumlah perusahaan, di mana terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat JAM DATUN kepada Direktur Utama PT. PPA (Persero) Nomor B-333/G/Gph.1/10/2007 tanggal 05 Nopember 2007 perihal permohonan pendapat hukum.

      Bahwa terhadap surat Nomor S-2109/PPA/DU/09/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebagaimana tersebut di atas, Tim JPN telah melakukan pendampingan dalam rangka penjualan kepemilikan saham Negara pada PT. Bank Tabungan Negara Nasional dengan jumlah aset yang telah berhasil dijual sebesar Rp. 763.686.627.000,-

    5. PT. Tuban Petro Industries.
      Berdasarkan surat Nomor S-936/PP/DU/0408 tanggal 9 April 2008 perihal Permohonan Pendapat Hukum atas Usulan Penyelesaian Kewajiban PT. Tuban Petro Industries oleh Honggo Wendratno selaku penjamin.

      Bahwa sebagai tindaklanjut dari permintaan tersebut, Tim JPN telah membuat pendapat hukum atas usulan penyelesaian kewajiban PT. Tuban Petro Industries dan tertuang dalam surat JAM DATUN Nomor B-202/G/Gph.1/04/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Permohonan Pendapat Hukum atas Usulan Penyelesaian Kewajiban PT. Tuban Petro Industries oleh Honggo Wendratno selaku penjamin.

    6. Program Lelang dan Aset Properti I.
      Berdasarkan surat Nomor S-628/PPA/DU/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 perihal permohonan bantuan hukum dalam rangka lelang kekayaan Negara berupa aset properti yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, JAM DATUN telah membuat Surat Perintah Nomor SPRIN-012/G/Gph.1/03/2008 tanggal 11 Juni 2008 kepada Tim JPN.

      Bahwa PT. PPA juga mengirimkan surat kembali dengan Nomor S-982/PPA/DU/0408 tanggal 17 April 2008 perihal permohonan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dan pendapat hukum terkait dengan Program Lelang dan Aset Properti, di mana terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat JAM DATUN kepada Direktur Utama PT. PPA (Persero) Nomor B-246/G/Gph.1/06/2008 tanggal 11 Juni 2008 perihal permohonan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dan pendapat hukum terkait dengan Program Lelang dan Aset Properti.

      Bahwa terhadap surat Nomor S-628/PPA/DU/2008 tanggal 28 Pebruari 2008, Tim JPN telah melakukan pendampingan dalam rangka penjualan kekayaan Negara dalam Program Lelang dan Aset Properti dengan jumlah aset yang telah berhasil dijual sebesar Rp. 80.133.162.005,-

    7. Program Lelang dan Aset Properti II.
      Berdasarkan surat Nomor S-1881/PPA/DU/0708 tanggal 16 Juli 2008 perihal permohonan pendapat hukum, saran dan masukan atas pelaksanaan Program Lelang dan Aset Properti, JAM DATUN telah menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. PPA (Persero) Nomor B-369/G/Gph.1/09/2008 tanggal 26 September 2008 perihal permohonan pendapat hukum, saran dan masukan atas pelaksanaan Program Lelang dan Aset Properti.

      Bahwa sebagai tindaklanjut dari surat PT. PPA sebagaimana tersebut di atas, Tim JPN juga telah melakukan pendampingan dalam rangka penjualan kekayaan Negara dalam Program Lelang dan Aset Properti dengan jumlah aset yang telah berhasil dijual sebesar Rp. 40.498.856.388,-.

  2. PT. Adhi Karya (Persero).
    Berdasarkan surat Nomor 017-0/153 tanggal 04 Nopember 2008 perihal permohonan pendapat hukum yang berkaitan dengan pengajuan eskalasi biaya proyek pelabuhan Dumai yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

    Terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat dari JAM DATUN kepada Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Nomor B-487/G/gph.1/01/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara atas pengajuan eskalasi biaya proyek pelabuhan Dumai yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

    Adapun perkara yang belum selesai ditangani dari Subdit Yankum Dit. PPH karena masih dalam proses adalah perkara, sebagai berikut :

    • PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero)
    • PT. PAL Indonesia (Persero).
  3. PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero)
    Berdasarkan surat Nomor S-2358/PPA/DU/0908 tanggal 25 September 2008 perihal permohonan pendapat hukum dan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dalam rangka penyelamatan usaha/restrukturisasi/revitalisasi PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), JAM DATUN telah membuat Surat Perintah Nomor PRIN-060/G/Gph.1/11/2008 tanggal 18 Nopember 2008 kepada Tim JPN.

    Terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat dari JAM DATUN kepada Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Nomor B-487/G/gph.1/01/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara atas pengajuan eskalasi biaya proyek pelabuhan Dumai yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

  1. PT. PPA (Persero) :
    SP Saham 182;

    Permohonan Pendapat hukum dalam rangka penanganan dokumen berupa sertifikat hak milik atas tanah tambak yang tidak keterkaitan dengan hak tagih plasma.

  2. PPA : SP Saham No. 181
    PT. S. Kalbar Ventura, PT. S. Kalsel V, PT. S. Jambi V, PT. S. Maluku V, PT. Bhakti S. V);

    Permohonan Pendapat Hukum Dalam rangka mendukung pengelolaan dan penjualan Aset Negara berupa saham pada sejumlah perusahaan.

  3. PPA : Tuban Petro;
    Permohonan Pendapat hukum atas usulan penyelesaian kewajiban PT. TUban Petro oleh HW selaku Penjamin.
  4. PT. ASDP;
    Permohonan pendapat hukum dlm kasus Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dan pembangunan 2 unit kapal Ro-Ro antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT. Bima Intan Kencana.
  5. PPA : SP Saham 181 :
    • PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.
    • PT. Asuransi Putra Mandiri
    • PT. Tugu Pratama Indonesia
    • PT. Tugu Reasuransi Indonesia
    • PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama;
    Permohonan pendapat hukum dlm rangka pendukung pengelolaan dan penjualan aset Negara berupa saham pada sejumlah perusahaan.
  6. PPA : Texmaco;
    Permohonan pendapat hukum sehubungan dengan permasalahan aset Texmaco Engineering Group di Subang.
  7. PPA : SP Saham 181 (PT. Sejahtera Eka Graha);
    Permohonan pendapat hukum dlm rangka pendukung pengelolaan dan penjualan aset Negara berupa saham pada sejumlah perusahaan.
  8. PPA : SP Saham 181;
    Permohonan pendapat hukum dalam rangka pengelolaan dan persiapan penjualan aset Negara berupa saham pada PT. Aplikanusa Lintasarta.
  9. PPA : SP Saham 181;
    Permohonan pendapat hukum dlm rangka pengelolaan dan persiapan penjualan aset Negara berupa saham pada PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia;
  10. PPA : SP Saham 181;
    Permohonan pendapat hukum dlm rangka pengelolaan dan persiapan penjualan aset Negara berupa saham pada PT. Bank Pan Indonesia;
  11. PT. Adhi Karya (Persero);
    Permohonan pendapat hukum.
  12. PPA : PLAP;
    Surat No. S-982/PPA/DU/0408 Tgl. 17 April 2008

    Permohonan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dan pendapat hukum terkait dengan Program Lelang dan Aset Properti.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id