Jum'at, 15 Desember 2017

06-12-2017
Jaksa Agung Hadiri ASEAN-China Jurist Gathering & China-ASEAN Legal Forum

Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo dalam Opening Speech pada ASEAN-China Jurist Gathering & China-ASEAN Legal Forum di Nanning, China, (06/12/2017) menyampaikan pentingnya membangun saling pengertian (mutual understanding) sebagai landasan bagi berbagai bentuk kerjasama yang diperlukan. Dalam perspektif penegakan hukum, kesamaan pemikiran dan pemahaman sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi & efektivitas hasil yang hendak dicapai, termasuk pemahaman tentang peran strategis lembaga counterpart, sistem hukum dan peradilan pidana, serta mengetahui bagaimana politik hukum di negara kita masing-masing terhadap berbagai pelanggaran/kejahatan lintas negara.

Oleh karenanya, Jaksa Agung mengharapkan agar pertemuan ini dapat melahirkan pemikiran-pemikiran besar dan berguna serta menciptakan komitmen bersama sehingga mampu menyerukan pesan kuat kepada semua pihak bahwa : "hukum dan penegakan hukum mampu meniadakan sekat-sekat perbedaan sistem dan yurisdiksi dari masing-masing kawasan, tempat dan negara, namun sebaliknya keanekaragaman sistem hukum dan perbedaan jurisdiksi justru akan menjadi sebuah kekuatan besar apabila dapat disatukan, dicarikan titik temu dan dikelola dengan baik, saling mengisi dan saling melengkapi melalui koordinasi dan hubungan kerjasama.”

Menyinggung tema umum pertemuan tentang "Enhancing Legal Exchange And Cooperation, Jointly Building And Sharing the Benefit of The Belt And Road Initiative", Jaksa Agung menganggap sangat relevan dengan gagasan One Belt-One Road sebagai upaya memperluas peluang bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama, melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Semangat membangun koneksivitas internasional melalui Belt & Road Initiative itu telah sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan perairan Indonesia sebagai poros maritim dunia (the world maritime axis), yang melibatkan multiple project tidak hanya diarahkan terhadap pembangunan infrastruktur darat, tetapi menyempurnakan infrastruktur laut sejalan dengan pembangunan tol laut yang sudah dimulai sejak tahun 2015, memiliki 13 rute yang menghubungkan 41 pelabuhan di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Jaksa Agung berpandangan bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi, maka upaya penegakan hukum tidak hanya sekedar ditekankan pada upaya penindakan (represif), melainkan juga mengedepankan upaya pencegahan (preventif) selaras dengan Economic Analysis of Law dimana hukum ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga proses pembangunan ekonomi nasional dan global agar dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk itu, maka sejak tahun 2015 telah dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum yang berbasis pada paradigma korektif, restoratif dan rehabilitatif. Keberhasilan TP4 dalam melakukan pendampingan, pengawalan dan mengamankan terutama terhadap proyek-proyek strategis telah dianggap menjadi good practice bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan hukum yang menopang & mendukung percepatan pembangunan.

Di sisi lain, Jaksa Agung juga mengemukakan pentingnya perhatian bersama terhadap berkembangnya berbagai bentuk kejahatan lintas negara, yang berkembang seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, transportasi & globalisasi ekonomi yang membuat transaksi perdagangan  lintas negara dapat begitu cepat & mudah. 

Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum, hal utama yang dibutuhkan adalah meningkatkan kerjasama internasional didasari pemahaman bahwa dimanapun kejahatan dilakukan dan siapapun  yang menjadi korbannya merupakan ancaman serius bagi Ketahanan ekonomi, keamanan dan kedaulatan bersama setiap negara.

Dengan mengingat sifat lintas negara itu, maka Jaksa Agung kembali menyerukan bahwa untuk memberantas kejahatan lintas negara tidak akan dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama satu sama lain secara berbarengan bersama-sama seluruh negara.

Jaksa Agung mengajak semua negara terutama yang hadir dalam forum ini membuat komitmen: "marilah wujudkan kawasan ASEAN & China yang aman dan kondusif guna mendukung suksesnya Belt & Road Initiative yang demikian penting dan strategis ini".

Pernyataan, pandangan dan berbagai pemikiran yang disampaikan Jaksa Agung mendapatkan perhatian, applause dan pujian delegasi negara China & ASEAN yang hadir, termasuk President & Vice President China Law Society, Kepala Kejaksaan Guangxi, akademisi dan praktisi hukum lainnya. (Bsr)


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id