Selasa, 12 Desember 2017

29-09-2017
Kejati Banten Teken MoU Dengan Pemprov Banten, Kajati: Semoga Hal Ini Konsisten Dan Berkesinambungan

Pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 pukul 09.00 wib bertempat di Pendopo Gubernur Banten telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatangan MoU tersebut langsung dilakukan oleh Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Agoes Djaya. Adapun MoU ini merupakan kerjasama bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang Perdata dan TUN.

Dalam sambutannya Agoes Djaya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Tinggi Banten dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten berharap agar kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga maksud dan tujuan kita dalam mengemban amanah publik ini dapat kita wujudkan dengan baik.

“Paling tidak setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemprov, mereka bisa minta arahan ke kita dan kita siap ngasih saran atau pertimabangan supaya kegiatan itu sesuai aturan,” jelasnya.

Agoes juga akan memberikan bantuan jika suatu saat Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan tata usaha negara dan keputusan itu digugat oleh masyarakat.

“Banyak yang bisa kita bantu, misal ada satu keputusan tata usaha negara oleh Gubernur dan keputusan itu digugat oleh masyarakat, nanti itu bisa kita bantu penyelesaiannya,” pungkasnya.

Kemudian dalam sambutan Gubernur Provinsi Banten menyampaikan bahwa sejak awal menjabat sebagai Gubernur, telah menyampaikan kepada bawahannya untuk melakukan kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Wahidin Halim mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kejati Banten yang mau membantu penegakan hukum, baik bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Provinsi Banten.

“Ga boleh dicampuri, penegakkan hukum harus independen, kecuali pencegahan, bisa bersama-sama, ini bagian dari pencegahan,” kata Wahidin. [as]

Sumber : Kejati Banten


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id