Kamis, 24 Agustus 2017

10-08-2017
JAM Intelijen Konferensi Pers TP4 Kawal Uang Rakyat

Di usianya yang relatif muda, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI telah mencetak prestasi membanggakan. Berbagai proyek strategi nasional mendapat pengawalan dan pengamanan secara yuridis, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan. “Kami berkomitmen membantu pemerintah membangun Indonesia dan menyejahterakan rakyat,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) M. Adi Toegarisman di Jakarta, Rabu (9/8).  

Di tahun 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan TP4 terkait pengadaan penyewaan pembangkit listrik terapung di 5 wilayah di Indonesia membuat PLN dapat berhemat Rp1,5 Triliun per tahun,   TP4 juga menjadi katalisator pembangunan transmisi Tanjung Uban – Sri Bintan – Air Raja – Kijang dan Gardu Induk Sri Bintan di Kepulauan Riau, dari yang seharusnya dua tahun menjadi tiga bulan. Percepatan itu membuat PLN berhemat Rp11,26 Miliar per bulan. Prestasi lain yang dicetak TP4P dan TP4D adalah membantu pembebasan jalur 2 Jalan By Pass Kota Padang sehingga dapat selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Togarisman menjelaskan, TP4 lahir sebagai respon Kejaksaan terhadap fenomena terhambatnya pembangunan di Indonesia karena stigma kriminalisasi kebijakan. Para birokrat selaku pengguna anggaran maupun pelaku bisnis sebagai penyedia barang atau jasa kerap ragu-ragu untuk mengambil keputusan, karena khawatir menabrak aturan hukum. Akibatnya, penyerapan anggaran di berbagai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah rendah. Hal tersebut memberikan efek domino berupa lambannya pertumbuhan ekonomi. “TP4 merupakan pendekatan baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada aspek pencegahan,” kata Jamintel.

Stakeholder yang bisa memohonkan pengawalan dan pengamanan adalah kementerian, lembaga, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya. TP4 akan mengawal 225 proyek strategis pemerintah sesuai Perpres No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; proyek yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat; proyek yang berhubungan dengan peningkatan, pertumbuhan serta pemerataan pembangunan; dan proyek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Jamintel menegaskan kepada semua anggota TP4 agar bekerja atas dasar kecintaannya pada Indonesia. Ia mewanti-wanti agar TP4 tidak dijadikan tempat berlindung untuk melakukan penyimpangan hukum maupun tempat untuk menambah penghasilan. “Korps Adhyaksa tidak akan melindungi dan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar hukum,” ujar Jamintel.

Lebih dari itu, Jamintel meminta supaya media tidak mengaitkan kejadian Operasi Tangkap Tangan yang menimpa Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dengan TP4. Sebab, menurut Jamintel, dana desa bukan proyek yang dikawal TP4. “Kejadian di Pamekasan jangan digeneralisir, apalagi dihubungkan dengan TP4. Sebetulnya TP4 telah banyak mengawal dan mengamankan proyek-proyek strategis sehingga pembangunannya berjalan lancar dan tidak melanggar aturan hukum,” lanjut Jamintel. (ArS/Ti)


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id