Senin, 27 Maret 2017

20-03-2017
JPN Siap Gugat PTTEP Australasia Montara

Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap mewakili pemerintah untuk mengajukan gugatan perdata kepada PTT Exploration and Production Company (PTTEP) Australasia Montara. Gugatan diajukan karena perusahaan asal Thailand tersebut telah mencemari perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan membela nasib para nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari laut kami akan berada di garda terdepan,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi di Jakarta, Senin (20/3).

Gugatan terhadap PTTEP Australasia Montara rencananya akan dilayangkan April mendatang. Untuk mempersiapkannya, JPN menggelar rapat koordinasi dengan Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta beberapa ahli yang berkompeten di bidang terkait di Depok. Pertemuan yang dilangsungkan sejak Kamis-Jumat (16-17 Maret 2017) tersebut dilakukan untuk mengumpulkan penjelasan ilmiah beragam ahli tentang bukti yang telah dikumpulkan oleh tim nasional di lapangan pasca meledaknya kilang Montara pada 21 Agustus 2009.

Menurut Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman Basilio Dias Araujo, PTT EP hingga kini belum bersedia bertanggung jawab sejak meledaknya sumur minyak Montara pada 2009 silam. “Pemerintah RI sudah pernah meminta kompensasi kepada PTTEP melalui jalur non litigasi, tapi proses negosiasi mengalami deadlock pada tahun 2012 sehingga tidak tercapai kesepakatan apapun,” ujarnya dalam rapat koordinasi itu.

Sejak gagal menemui kesepakatan, tidak ada itikad baik PTTEP untuk memberikan ganti rugi pada masyarakat terdampak di kawasan sekitar laut Timor. Alih-alih memberikan ganti rugi, perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan Australia itu dalam website resminya mengutip hasil riset independen bahwa tidak ada minyak dari kilang Montara yang memasuki wilayah daratan RI dan Australia. Bahkan dalam rilis yang sama, PTTEP mengklaim bahwa tumpahan minyaknya hanya memberikan dampak kecil atau bahkan tidak ada sama sekali pada ekosistem atau spesies laut di perairan Timor.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang hadir dalam rapat itu juga sepakat untuk teliti dan tidak gegabah dalam mempersiapkan materi gugatan. Menurutnya, JPN akan menggunakan UU Nomer 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar gugatan. “Kami tidak ingin mempersiapkan gugatan yang asal-asalan,” tegas Rorogo Zega, anggota tim JPN yang hadir dalam rapat tersebut.

Rapat yang telah digelar secara maraton sejak bulan Februari lalu, akan kembali diteruskan dengan peninjauan lapangan di Kupang oleh tim nasional dari Kemenko Kemaritiman, JPN, KLHK, KKP, dan ahli pada tanggal 20-an mendatang.

Tidak hanya pemerintah RI, pada tahun 2016, 13 ribu petani rumput laut NTT yang diwakili oleh Pengacara dari Firma Hukum Maurice Blackburn juga mengajukan gugatan class action ke pengadilan federal di Australia. Mereka mengajukan gugatan atas pencemaran laut yang menghancurkan rumput laut milik petani, dampak pencemaran terhadap hasil tangkapan nelayan, dan dampak terhadap kesehatan warga di NTT. (nd/TI)


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id