Kejaksaan Republik Indonesia

home > siaran pers

29-07-2010
Hasil Penyidikan Perkara Tersangka Nazriel Irham Alias Ariel Peterpan Belum Lengkap

Berkas perkara atas nama tersangka Nazriel Irham Alias Ariel Peterpan dinyatakan belum lengkap (P-18). Hal itu berdasarkan surat dari Direktur Pra Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kepada Direktur I / Keamanan Dan Trans Nasional Bareskrim Polri Nomor B-1575/E.2/EPP/07/2010 tanggal 28 Juli 2010, perihal Hasil penyidikan atas nama tersangka Nazriel Irham Alias Ariel Peterpan yang disangka melanggar Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau Pasal 35 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau Pasal 282 ayat (1) dan ayat (3) KUHP belum lengkap.

Berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik Polri disertai dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi (P-19) sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (2), (3), (4) dan 138 ayat (2) KUHAP.

Demikian Siaran Pers Puspenkum Kejaksaan RI untuk dipublikasikan.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

BABUL KHOIR, SH. MH.

JAKSA UTAMA MUDA NIP. 195908271979111001

kembali

BERITA

	06-09-2010 Ahli Ade Charge Tidak Penuhi Panggilan Jaksa Penyidik
	06-09-2010 Bila Mangkir Lagi, Erwin Arnada Akan Dipanggil Paksa
	06-09-2010 Kejagung Bantah Banyaknya Putusan Bebas Kasus Korupsi

berita lainnya

SIARAN PERS

	03-09-2010 Penanganan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi Atau Pemerasan Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor BPN Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Atas Nama Tersangka H. Eddy Sofyan Noor, SH
	02-09-2010 Pemeriksaan Saksi Richard Leo Tirtadji dan Ahli Keuangan Negara dan BPKP Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM
	01-09-2010 Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM

arsip siaran pers

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.