A M A N A T

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA SERTA KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,

YANG SAYA HORMATI :

-      MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA JAJARAN;

-      WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA BESERTA PARA JAKSA AGUNG MUDA;

-      PARA PEJABAT ESELON II DILINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG;

SEGENAP UNDANGAN, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA;

MENGAWALI AMANAT INI MARILAH TERLEBIH DAHULU KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS SEGALA RAHMAT, NIKMAT DAN KARUNIA-NYA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA PADA kesempataN YANG BERBAHAGIA INI KITA DAPAT HADIR DAN BERKUMPUL DI TEMPAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT TANPA KURANG SUATU APAPUN UNTUK MENGIKUTI ACARA “PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELIPUTI KERJASAMA MENGENAI PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA SERTA KERJASAMA DALAM HAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”.

BARU SAJA, KITA TELAH BERSAMA-SAMA MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN, YANG MELIPUTI DUA HAL YAKNI:

PERTAMA : KERJASAMA MENGENAI PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA INI, MERUPAKAN LANGKAH NYATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN FUNGSI DAN PERAN, KEDUA LEMBAGA DALAM PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL, ANTARA LAIN DALAM UPAYA MENIADAKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGELIMINIR, SETIAP KENDALA ATAU HAMBATAN DALAM PERSOALAN YANG MENYANGKUT MASALAH HUKUM, YANG DIHADAPI OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

KEDUA : KERJASAMA DALAM HAL PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KERJASAMA INI MERUPAKAN WUJUD TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DALAM HAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESEPAKATAN KERJASAMA MENGENAI PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, SEBENARNYA MERUPAKAN SALAH SATU PERWUJUDAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN. KEJAKSAAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM TIDAK SAJA BERPERAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DALAM BIDANG HUKUM PIDANA, TETAPI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, BERPERAN JUGA DI BIDANG HUKUM YANG LAIN YAITU BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, YANG DIAPLIKASIKAN DALAM BENTUK KEGIATAN BANTUAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAIN.

SEDANGKAN MENYANGKUT KERJASAMA DALAM HAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN, DILAKUKAN MENGINGAT KEJAKSAAN SEDANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN RI.

          INSTITUSI KEJAKSAAN MENYADARI, BAHWA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KEJAKSAAN TIDAK HANYA MELIPUTI PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA DAN KEMAMPUAN MANAJERIAL SAJA, AKAN TETAPI PONDASI UNTUK MENCAPAI ITU SEMUA, BERUPA KESEHATAN DAN PEMBINAAN AKHLAK SERTA ETIKA, ADALAH MENJADI FAKTOR UTAMA. OLEH KARENA ITU PADA BULAN JULI TAHUN 2009 TELAH MULAI DILAKUKAN PEMBANGUNAN KAWASAN ADHYAKSA CENTER, DI CEGER JAKARTA TIMUR, DIMANA SALAH SATU SARANA YANG DIBANGUN ADALAH RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN RI.

OLEH KARENA ITU, UNTUK MEWUJUDKAN RUMAH SAKIT YANG BAIK DENGAN SISTEM DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS, SERTA DIDUKUNG OLEH PARA TENAGA MEDIS DAN PERAWAT YANG HANDAL, PERLU DIDUKUNG KERJASAMA DENGAN PIHAK BERWENANG YAKNI KEMENTERIAN KESEHATAN, AGAR KEBERADAAN RUMAH SAKIT PUSAT KESEHATAN KEJAKSAAN, DAPAT MEMENUHI STANDAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SAYA SANGAT BERHARAP, REALISASI DARI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEJAKSAAN R.I. DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN R.I, DAPAT SEGERA TERLAKSANA, YAKNI YANG MENYANGKUT PERMASALAHAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA YANG DIHADAPI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGANNYA MELALUI KERJASAMA INI, DAPAT DITANGANI DENGAN BAIK, CEPAT DAN TAAT AZAS. KEMUDIAN YANG MENYANGKUT PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN, AGAR KIRANYA PENGOPERASIAN RUMAH SAKIT PUSAT KEJAKSAAN R.I. DAPAT SEGERA DIREALISASIKAN DAN DIMANFAATKAN BAGI MASYARAKAT LUAS KHUSUSNYA WARGA ADHYAKSA.

HADIRIN SERTA UNDANGAN YANG SAYA HORMATI,

SEBELUM MENGAKHIRI AMANAT INI, SAYA MENYAMPAIKAN RASA TERIMA KASIH DAN APRESIASI KEPADA PARA PIHAK, YANG IKUT MENDUKUNG DAN MEMBANTU DALAM PELAKSANAAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA INI.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MENYERTAI KITA SEMUA, DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

SEKIAN DAN  TERIMA KASIH.

WASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH.

JAKARTA, 27 JULI 2010