home > peraturan perundangan
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG
INSTRUKSI PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
  1. Kepja No. Kep-090/J.A/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
  2. Kepja No. Kep-680/JA/XI/2001 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kejaksaan RI.
  3. Kepja No. Kep-690/A/JA/12/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan RI
  4. Kepja No. Kep-235/A/J.A/06/2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaru an Kejaksaan RI.  
  5. Kepja No. Kep-155/JA/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.
  6. Kepja No. Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  7. Kepja No. Kep-225/A/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
  8. Kepja No. Kep-558/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI
  9. Kepja No. Kep-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B
  10. Kepja No. Kep-108/JA/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
  11. Kepja No. Kep-061/JA/7/1987 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-054/JA/6/1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Purna Adhyaksa
  12. Kepja No. Kep-075/JA/7/1987 tentang Lencana Purna Bhakti adhyaksa  
  13. Kepja No. Kep-505/A/J.A/08/2004 tentang Tata Cara Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI
  14. Kepja No. Kep.506/AJ. A/08/2004 tentang Pembentukan Panitian Pengadaan PNS Kejaksaan RI
  15. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  16. Kep-X-271/C/11/2005 tentang Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III Tahun Anggaran 2005.
  17. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
  18. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
  19. Kepja No. Kep-409/A/J.A/10/2001 tentang Pembentukan Panitia Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tata Usaha Kejaksaan RI
  20. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  21. Seja SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  22. Seja SE-002/A/J.A/03/2002 tentang Perubahan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  23. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  24. Kepja No. Kep-170/J.A/07/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000
  25. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  26. Kepja Kep-005/A/J.A/01/2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan RI
  27. Kepja No. Kep-181/A/J.A/03/2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun Anggaran 2002
  28. Kepja No. Kep-182/A/J.A/03/2002 tentang Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa DIP Tahun Anggaran 2002
  29. Kepja No. Kep-X-056/C/03/2004 tentang Kurikilum Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) Kelas A, B, C, D, E, F, G dan H Tahun 2004
  30. Kepja No. Kep-086/J.A/10/1996 tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan
  31. Kepja No. Kep-031/JA/4/1977  tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  32. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  33. Kepja No. Kep-018/J.A/2/1996 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Daftar Usul Kenaikan Pangkat, Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Penetapan Angka Kredit Jaksa Pada Kejaksaan Republik Indonesia
  34. Kepja No KEP-095/J.A/9/1981 tentang Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
  35. Kepja No. Kep-085/JA/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa
  36. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
  37. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
  38. Kepja No. Kep-027/JA/3/1988 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Pertelaan Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Kejaksaan RI.    
  39. Seja No. SE-006/J.A/11/1988 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Mutasi/ Promosi Personil (Eselon II dan III) Kejaksaan
  40. Kepja No. Kep-113/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat
  41. Kepja No. Kep-114/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung
  42. Kepja No. Kep-117/J.A/12/1995 tentang Jabatan Struktural yang Tidak Mengelola Fungsi Jaksa
  43. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekeratariat Tim Penilai Jabatan Jaksa
  44. Kepja No. Kep-110/JA/10/1994 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Widyaiswara Kejaksaan RI
  45. Seja No. SE-001/JA/3/1991 tentang Pelaksananaan Fungsional Jaksa  
  46. Kepja No. Kep-069/J.A/06/1999 tentang Pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional
  47. Kepja No. Kep-326/A/J.A/09/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk dan Atas Nama Jaksa Agung RI Menanda Tangani Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas Menjelang Pensiun, dan Biaya Perjalanan Pindah Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan RI
  48. Kep-030/JA/1988 tentang Doktrin “Tri Krama” Adhyaksa
  49. Kep-040/JA/04/1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
  50. Kep-033/JA/3/1993  tentang Eksaminasi Perkara
  51. Kep-503/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
  52. Kep-504/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
  53. Kep-367/A/J.A/08/2003 tentang Kotak Pos 4343 Jakarta Sebagai Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan RI dengan Cara Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat
  54. Kep-017/A/J.A/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa
  55. Kep-127/A/J.A/11/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia
INSTRUKSI JAKSA AGUNG
PERATURAN LAINNYA
 BERITA
06-09-2010
Ahli Ade Charge Tidak Penuhi Panggilan Jaksa Penyidik
06-09-2010
Bila Mangkir Lagi, Erwin Arnada Akan Dipanggil Paksa
06-09-2010
Kejagung Bantah Banyaknya Putusan Bebas Kasus Korupsi
berita lainnya
 SIARAN PERS
03-09-2010
Penanganan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi Atau Pemerasan Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor BPN Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Atas Nama Tersangka H. Eddy Sofyan Noor, SH
02-09-2010
Pemeriksaan Saksi Richard Leo Tirtadji dan Ahli Keuangan Negara dan BPKP Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM
01-09-2010
Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM
arsip siaran pers
Copyright © 2009 Kejaksaan Republik Indonesia. All rights reserved
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.