home > peraturan perundangan DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG INSTRUKSI PRESIDEN Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil  Inpres Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEPUTUSAN JAKSA AGUNG INSTRUKSI JAKSA AGUNG PERATURAN LAINNYA - Unit Kejaksaan RI - Jaksa Agung RIWakil Jaksa Agung RIJAM PembinaanJAM IntelijenJAM Tindak Pidana UmumJAM Tindak Pidana KhususJAM Perdata & TUNJAM PengawasanPUSDIKLATPUSLITBANGPUSPENKUMPUSINSTAKRIMKejaksaan Tinggi  BERITA 06-09-2010 Ahli Ade Charge Tidak Penuhi Panggilan Jaksa Penyidik 06-09-2010 Bila Mangkir Lagi, Erwin Arnada Akan Dipanggil Paksa 06-09-2010 Kejagung Bantah Banyaknya Putusan Bebas Kasus Korupsi berita lainnya  SIARAN PERS 03-09-2010 Penanganan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi Atau Pemerasan Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor BPN Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Atas Nama Tersangka H. Eddy Sofyan Noor, SH 02-09-2010 Pemeriksaan Saksi Richard Leo Tirtadji dan Ahli Keuangan Negara dan BPKP Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM 01-09-2010 Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM arsip siaran pers Copyright © 2009 Kejaksaan Republik Indonesia. All rights reserved ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.