Kejaksaan Republik Indonesia

home > info hukum

INFO HUKUM

Kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Karenanya asas hukum berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" dan "ketidak-tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pema’af".

Diantara tugas mulia Kejaksaan adalah melakukan penerangan/penyuluhan hukum. Kejaksaan di seluruh Indonesia secara reguler melakukan hal ini dalam rangka bimbingan masyarakat taat hukum. Sebagai gambaran, pada triwulan ke-4 tahun 2008 saja, Kejaksaan telah melakukan penyuluhan hukum ke 336 desa/kelurahan dan penerangan hukum sebanyak 267 kali di berbagai penjuru tanah air.

Berikut ini adalah materi-materi penyuluhan/penerangan hukum yang telah disebarluaskan kepada masyarakat.

Peran Jaksa Pengacara Negara
Kadang kita mendengar Pemerintah digugat, atau BUMN dan BUMD selaku badan usaha milik pemerintah digugat. Lantas siapa yang berhak mewakili Pemerintah jika digugat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan? Anda akan mendapatkan jawabannya dalam materi ini lengkap dengan ketentuan hukum dan wacana Ëœconflict of interest" bila Kejaksaan menjadi Pengacara Negara.
download

hal. << sebelumnya 1 2 3

BERITA

	06-09-2010 Ahli Ade Charge Tidak Penuhi Panggilan Jaksa Penyidik
	06-09-2010 Bila Mangkir Lagi, Erwin Arnada Akan Dipanggil Paksa
	06-09-2010 Kejagung Bantah Banyaknya Putusan Bebas Kasus Korupsi

berita lainnya

SIARAN PERS

	03-09-2010 Penanganan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi Atau Pemerasan Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor BPN Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Atas Nama Tersangka H. Eddy Sofyan Noor, SH
	02-09-2010 Pemeriksaan Saksi Richard Leo Tirtadji dan Ahli Keuangan Negara dan BPKP Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM
	01-09-2010 Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Biaya Akses Fee Sisminbakum pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM

arsip siaran pers

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.